Program Studi Hukum Tata Negara merupakan salah satu program studi
dari enam program studi yang ada pada fakultas Syari'ah. Program studi ini
adalah perubahan dari program studi sebelumnya yaitu Politik Islam yang
mendapat akreditasi berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 424/SK/BAN-
PT/Akred/S/X/2014 dengan peringkat akreditasi B (316), berlaku lima tahun sejak
tanggal 24 Oktober 2014 sampai 23 Oktober 2019. Pengubahan nama program
studi menjadi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar' iyyah)
berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1088 Tahun
2018 tentang penyesuaian nomenklatur program studi pada Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyyah) disusun dengan merujuk pada visi dan misi Fakultas dan Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (selanjutnya akan ditulis UIN STS
Jambi) sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
2017 tentang Statuta UIN STS Jambi. Pada pasal 3 tersurat visi Universitas yaitu
Menjadi Universitas Islam yang Inovatif dengan semangat Enterpreunership
2030. Sementara visi fakultas syari' ah yaitu Menjadi fakaultas yang inovatif dalam
pengkajian dan penerapan ilmu syari 'at Islam dengan semangat enterpreunership
2030. Terdapat keterkaitan yang erat antara visi, misi, tujuan dan sasaran program
studi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas serta visi, misi, tujuan dan
sasaran universitas. Koherensi visi dan misi dengan lembaga merupakan sahutan
kontekstual kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli di bidang hukum tata negara
di era demokratisasi. Untuk kedepannya prodi hukum tata negara perlu secara
aktif menyosialisasikam visi dan misinya kepada seluruh civitas akademika agar
dapat dihayati dan dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat melahirkan
lulusan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selain itu, perlu
meningkatkan promosi dengan menonjolkan posisi strategis dan dan daya
tawarnya, mengingat prodi hukum tata negara merupakan prodi yang baru
(perubahan dari politik Islam).
Program studi Hukum Tata Negara memiliki sistem kepemimpinan yang
efektif dan efisien, yang terdiri dari Ketua Program Studi, Sekretaris Prodi, Staf dan Kelompok Dosen. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang
jelas yang dituangkan dalam statuta Universitas. Sistem tata pamong yang
diterapkan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syari'ah UIN
STS Jambi merupakan turunan langsung dari tata pamong Fakultas Syari'ah UIN
STS Jambi yang didasarkan pada statuta UIN STS Jambi. Tata pamong
diorganisir sebagai salah satu pilar mewujudkan visi misi Universitas melalui
sistem kepemimpinan dan manajemen organisasi di tingkat prodi. Prodi Hukum
Tata Negara berupaya menerapkan tata pamong yang menjamin adanya
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Dengan
diterapkannya nilai-nilai tersebut maka prodi diharapkan mampu mewujudkan
tata kelola organisasi yang professional. Sivitas akademika program studi
berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan kebijakan serta pengelolaan dan
koordinasi pelaksanaan program kerja. Program studi memiliki rencana strategis
(renstra) sebagai bukti nyata perencanaan program jangka panjang, menengah dan
pendek, dan terhadap pelaksanaan renstra tersebut dilakukan monitoring.
Perencanaan dan pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan hasil evaluasi
internal dan eksternal. Program studi melakukan kerjasama dan kemitraan dengan
instansi atau institusi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah. Program
studi mnelakukan proses penjaminan mutu yang nantinya membawa dampak
terhadap pengalaman dan hasil belajar mahasiswa.
Program studi Hukum Tata Negara memiliki sistem rekrutmen dan calon
mahasiswa. Profil mahasiswa yang dimiliki pun juga bervariasi, bukan hanya
mahasiswa lokal bahkan internasional seperti Negara Thailand. Para malhasiswa
secara aktif dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang relevan. Program studi
sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa.
Penerimaan mahasiswa program studi dilakukan secara terbuka lewat media
online dan cetak. Suasan akademik pada prodi Hukum Tata Negara (siyasah
syar'iyyah) berupaya menegakkan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan
kebebasan mimbar akademik dengan mengaju pada peraturan dan tata kelola UIN
STS Jambi seperti statute, pedoman akademik, pedoman penulisan skripsi, dan
pedoman praktikum mahasiswa. Proses mewujudkan suasana akaddemik ini melibatkan interaksi antara pimpinan, dosen, mnahasiswa dan tenaga kependidikan.
Lulusan yang dihasilkan nemiliki kompetensi yang baik sesuai dengan capaian
pembelajaran yang dinginkan dalam kurikulum KKNI Para pihak pengguna atau
stake holder lulusan merasa relative puas dengan kompetensi lulusan,
sebagaimana hasil survey pelacakan alumni yang dilakukan oleh prodi, baik
secara online maupun manual, sehingga terdapat titik terang berkelanjutan
penyerapan lulusan.
Sistem perekrutan dosen dan tenaga kependidikan (SDM) yang dimiliki
program studi dilakukan berdasarkan panduan dan pedoman secara tertulis dan
dilaksankan secara konsisten sesuai dengan kebutuhan analisis rasio dosen dan
mahasiswa sebagaimana tuntutan PD DIKTI. Pengelolaan dosen dan tenaga
kependidikan, baik perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian
dilakukan secara detail sesuai aturan dalam SOP Pengendalian Mutu Dosen. Para
dosen dan tenaga kependidikan umumnya memiliki kualifikasi pendidikan yang
memadai, sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan magister dan
memiliki ijazah S2 bagi dosen dan berijazah SLTA/SI bagi tenaga kependidikan.
Para dosen juga relative produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Program
studi juga memiliki dan menerapkan SOP dan kode etik secara konsisten dan
konsekuen. Pengembangan staf, melalui pelatihan dan pendidikan tingkat lanjut
bagi pegawai/staf terus dilakukan. Program studi juga melakukan seleksi
penerimaan dosen tetap non PNS untuk mengatasi kekurangan dosen melalui
rektor yang diselenggarakan oleh panitia perekrutan.
Kurikulum yang dimiliki program studi Hukum Tata Negara dirancang
dan disusun sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI yang memuat
standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung
dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan
terwujudnya visi program studi. Kurikulum memiliki relevansi dengan tuntutan
dan kebutuhan stakeholders. Kurikulum juga memenuhi unsur kedalaman,
keluasan dan koherensi dan juga mengakomodasi Secara integrasi antar materi
pembelajaran. Program studi memiliki aturan tersendiri dalam sistem penilaian
kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa. Sarana dan prasarana bagi terwujudnya capaian pembelajaran sangat mendukung dan kondusif. Kegiatan
organisasi yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian
dan perilaku (soft skills) dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
Program studi memiliki sistem pengelolaan dana, program studi dilibatkan
dalam pren canaan perumusan RKA K/L pada setiap akhir tahun untuk tahun
berikutnya dengan prinsip akuntabilitas. Program studi mengajukan program-
program unggulan untuk dirumuskan dan dianggarkan pada RKA KIL yang
kemudian dibahas pada rapat kerja yang nnatinya akan menjadi anggaran pada
tahun berjalan. Untuk menanggulangi persoalan keuangan agaknya perlu upaya
sistematis dan kreatif untuk menciptakan sumber-sumber baru bagi pendanaan,
yang disertai dengan transparansi dan kejelasan program pemanfaatan dan
pendayagunaan dana.
Program studi Hukum Tata Negara memiliki sistem pengelolaan program
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpusat pada LP2M. Para
dosen Hukum Tata Negara dan Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semua kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada msyarakat di monitor dan di evaluasi oleh
program studi dalam rangka meningkatkan kualitas program penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh.
